Sekitar 1.300 orang pegawai PT Krakatau Steel (Persero) Tbk disinggung akan terpapar pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini sebab perusahaan akan mengerjakan restrukturisasi guna efisiensi perusahaan.
Menanggapi urusan itu Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengungkapkan sampai saat ini pihaknya belum menemukan informasi apapun berhubungan rencana PHK tersebut.
"Belum terdapat laporan PHK (dari Krakatau Steel) belum terdapat rencana PHK pun kayaknya. Saya belum ada bisa laporan apa apa,"
Sebelumnya dikabarkan Krakatau Steel berencana mengerjakan PHK, sebanyak karyawannya dalam rangka restrukturisasi angka PHK 1.300 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari karyawan organik dan outsourcing. PHK dinamakan sebagai tahapan perseroan guna restrukturisasi perusahaan. Beberapa pekerja outsourcing mulai mengadu ke Disnaker Kota Cilegon.
Mulai 1 Juni 2019, 300 karyawan outsource dirumahkan. Kebijakan tersebut akan terus berlanjut sampai 1 Juli mendatang dengan merumahkan 800 karyawan. Angka itu diadukan belum tergolong karyawan organik di BUMN baja tersebut.
"Kalau yang telah dirumahkan itu nyaris 300 orangan dan barangkali per 1 Juli lagi terdapat pabrik yang akan peningkatan lagi. Kalau tersebut (terjadi) dapat 800-an, dapat jadi," kata Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel, Sanudin untuk wartawan
Para buruh yang dirumahkan dan dalam bahaya PHK beberapa besar bekerja pada unsur long product. Sanudin menyatakan para buruh telah menerima surat guna dirumahkan.
"Mereka melulu menyampaikan program direksi KS bahwa PT Krakatau Steel dalam suasana sulit maka mesti mengerjakan restrukturisasi salah satu tahapan yang anda tempuh ialah merumahkan karyawan dulu per tanggal 1 Juni dan 1 Juli hingga dengan 31 Agustus," lanjutnya.
Sementara, pihak Krakatau Steel mengatakan kepandaian restrukturisasi ialah langkah tentu untuk mengamankan perusahaan. Emiten berkode KRAS tersebut diketahui terbelit utang selama Rp 40 triliun
0 comments:
Post a Comment